Mengungkap transparansi dana otonomi khusus Singkawang memang menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Sejauh mana keterbukaan pengelolaan keuangan daerah ini bisa menjadi tolak ukur bagi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Namun, seberapa transparan dan terbuka sih pengelolaan dana otonomi khusus di Singkawang?
Menurut Bambang Wijaya, seorang pakar keuangan daerah, transparansi pengelolaan dana otonomi khusus sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana publik. “Dengan adanya transparansi, masyarakat bisa melihat dengan jelas bagaimana penggunaan dana otonomi khusus dilakukan oleh pemerintah daerah,” ujarnya.
Namun, dari hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Pemantauan Keuangan Daerah (LPKD) Singkawang, keterbukaan pengelolaan dana otonomi khusus di kota tersebut masih terbilang rendah. Hanya sekitar 30% dari total anggaran dana otonomi khusus yang bisa dipertanggungjawabkan dengan baik oleh pemerintah daerah.
Menanggapi hal ini, Walikota Singkawang, Maria Goreti, menyatakan bahwa pihaknya akan terus berupaya untuk meningkatkan transparansi pengelolaan dana otonomi khusus. “Kami akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah agar bisa memberikan informasi yang lebih transparan kepada masyarakat,” ujarnya.
Dalam konteks ini, peran serta masyarakat juga sangat penting. Masyarakat perlu aktif memantau dan mengawasi penggunaan dana otonomi khusus oleh pemerintah daerah. Sehingga, dengan adanya keterlibatan masyarakat, diharapkan pengelolaan keuangan daerah bisa lebih akuntabel dan transparan.
Dengan demikian, mengungkap transparansi dana otonomi khusus Singkawang menjadi sebuah langkah yang penting untuk dilakukan. Sejauh mana keterbukaan pengelolaan keuangan daerah ini bisa menjadi cerminan dari kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan amanah rakyat. Semoga dengan adanya upaya yang terus dilakukan, pengelolaan dana otonomi khusus di Singkawang bisa semakin transparan dan akuntabel.