Tata kelola anggaran daerah adalah hal yang sangat penting dalam pembangunan suatu kota. Salah satu kota yang memiliki tata kelola anggaran daerah yang baik adalah Singkawang. Namun, tanpa peran masyarakat dalam pengawasan, tata kelola anggaran daerah tersebut mungkin tidak akan berjalan dengan baik.
Peran masyarakat dalam pengawasan tata kelola anggaran daerah Singkawang sangatlah penting. Sebagai warga yang tinggal di kota tersebut, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui dan mengawasi penggunaan anggaran daerah. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran.
Menurut Bungaran Saragih, seorang pakar tata kelola anggaran daerah, “Tanpa peran aktif masyarakat dalam pengawasan, risiko terjadinya penyalahgunaan anggaran daerah akan semakin besar. Masyarakat harus menjadi mata dan telinga yang waspada terhadap penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah.”
Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh masyarakat Singkawang dalam mengawasi tata kelola anggaran daerah adalah dengan aktif mengikuti rapat-rapat terkait anggaran yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Selain itu, masyarakat juga dapat memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan kritik dan saran terkait penggunaan anggaran daerah.
Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Universitas Singkawang, ditemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan tata kelola anggaran daerah Singkawang masih terbilang rendah. Hal ini disebabkan oleh minimnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengawasan anggaran daerah.
Oleh karena itu, pemerintah daerah Singkawang perlu melakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat tentang pentingnya peran mereka dalam pengawasan tata kelola anggaran daerah. Dengan demikian, diharapkan tata kelola anggaran daerah Singkawang dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran masyarakat dalam pengawasan tata kelola anggaran daerah Singkawang sangatlah penting untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan. Melalui partisipasi aktif masyarakat, diharapkan penggunaan anggaran daerah dapat lebih efisien dan tepat sasaran.