Pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan hal yang sangat penting untuk mencegah penyimpangan dana publik. Di Kota Singkawang, strategi efektif pengawasan APBD sangat diperlukan agar dana publik dapat dimanfaatkan dengan baik dan sesuai dengan peruntukannya.
Menurut Budi Santoso, seorang pakar keuangan daerah, pengawasan terhadap APBD harus dilakukan secara ketat dan terus menerus. “Penyimpangan dana publik dapat terjadi jika tidak ada pengawasan yang efektif. Oleh karena itu, strategi pengawasan yang baik harus diterapkan secara konsisten,” ujarnya.
Salah satu strategi efektif yang dapat dilakukan adalah dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan APBD. Hal ini sesuai dengan pendapat Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia, yang mengatakan bahwa partisipasi masyarakat sangat penting dalam pengawasan APBD. “Masyarakat sebagai pemilik dana publik harus aktif dalam memastikan penggunaan dana tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” katanya.
Selain melibatkan masyarakat, Pemerintah Kota Singkawang juga harus meningkatkan transparansi dalam pengelolaan APBD. Hal ini sejalan dengan saran dari Transparency International yang menyatakan bahwa transparansi merupakan kunci utama dalam mencegah penyimpangan dana publik. “Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat melihat dengan jelas bagaimana dana publik digunakan dan dapat memberikan masukan jika terjadi penyimpangan,” ungkapnya.
Selain itu, Pemerintah Kota Singkawang juga perlu melakukan audit secara berkala terhadap pengelolaan APBD. Menurut Ahmad Fauzi, seorang auditor independen, audit dapat mengungkapkan potensi penyimpangan dana publik dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. “Audit yang dilakukan secara independen dan profesional dapat menjadi alat yang efektif dalam mencegah penyimpangan dana publik,” katanya.
Dengan menerapkan strategi pengawasan APBD yang efektif, diharapkan Pemerintah Kota Singkawang dapat mencegah penyimpangan dana publik dan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Sehingga dana publik dapat dimanfaatkan dengan baik untuk kepentingan masyarakat secara adil dan transparan.